Home 
Nasional Berita Nasional NTB TERAPKAN PERSALINAN BEBAS BIAYA SECARA BERKELANJUTAN
Nasional Berita Nasional NTB TERAPKAN PERSALINAN BEBAS BIAYA SECARA BERKELANJUTAN
| NTB TERAPKAN PERSALINAN BEBAS BIAYA SECARA BERKELANJUTAN |
 |
| Selasa, 09 Februari 2010 14:44 |
 Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerapkan program persalinan bebas biaya secara berkelanjutan mulai 2010 hingga tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Pendidikan dan Kesehatan H. Soedaryanto, SKM, SE, MA, mengemukakan hal itu kepada wartawan di Mataram, Selasa. "Program persalinan bebas biaya akan dilakukan secara berkelanjutan hingga tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik, dan tidak ada lagi persalinan di dukun," ujarnya. Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, menunjukkan, persalinan yang berlangsung di tangan dukun masih sekitar lima persen dari total persalinan setiap tahun. Soedaryanto mengatakan, persalinan bebas biaya akan diterapkan di Puskesmas dan jaringannya serta ruang Kelas III RSUD kabupaten/kota dan RSU Provinsi NTB. Pembiayaan semua persalinan itu akan ditanggulangi dengan dana jaminan kesehatan masyarakat daerah (jamkesmasada) dan untuk melaksanakan program pelayanan jaminan kesehatan itu, dibutuhkan anggaran sekitar Rp28,59 miliar lebih. Sementara alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi NTB maupun APBD kabupaten/kota pada 2010 hanya sebesar Rp18,07 miliar lebih, dan kekurangan sebesar Rp10,52 miliar lebih akan ditanggulangi pada anggaran belanja tambahan melalui APBD perubahan 2010. "Jaminan pertolongan persalinan di Puskesmas dan jaringannya serta di ruang kelas III RSUD kabupaten/kota dan RSU Provinsi NTB dimaksudkan untuk mencapai target Angka Kematian Ibu Nol (Akino) pada 2011," ujarnya. Para kepala daerah di wilayah NTB yakni gubernur dan bupati/wali kota sepakat membentuk Badan Kerja Sama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BKPJKD) untuk mengakomodasi pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat miskin. Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) pembentukan BKPJKD, yang ditandatangani Gubernur NTB dan bupati/walikota dari 10 daerah otonom di wilayah NTB pada 28 Maret 2009. Data Dinas Kesehatan NTB menunjukkan, jumlah penduduk NTB sampai 2007 sebanyak 4.292.491 jiwa dengan jumlah penduduk miskin 2.038.292 jiwa (53,8 persen). Namun, program Jamkesmas dengan dukungan dana APBN bagi masyarakat miskin di wilayah NTB baru membiayai sebanyak 2.028.491 jiwa atau 87,9 persen dari total penduduk NTB. Pembiayaan kesehatan untuk 2.028.491 jiwa warga miskin di wilayah NTB itu, termasuk melalui PT Askes dan PT Jamsostek. Sisanya sebanyak 279.801 jiwa atau 12,1 persen masyarakat miskin yang tidak termasuk kuota sasaran Jamkesmas, menjadi tanggungan pemerintah daerah yang akan akan dikemas dalam program Jamkesmasda. LebihCepat.com - Harian Berita Indonesia | Internasional | Terbaru Bagikan halaman ini           |
Artikel Terkait
