|
ANGGARAN PENDAPATAN APBD BALI RP1,93 TRILIUN |
 |
|
Kamis, 11 Maret 2010 10:30 |
 Denpasar - Anggaran pendapatan dalam APBD Bali 2009 sebesar Rp 1,93 triliun atau terealisasi 116,50 persen dari sasaran yang ditetapkan sebesar Rp1,66 triliun, kata Kabag Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol setda Bali I Ketut Teneng.
"Demikian pula anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp2,01 triliun terealisasi Rp1,78 triliun atau 88,76 persen," katanya di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan, dana tersebut diarahkan untuk berbagai kegiatan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyrakat, sesuai dengan perencanaan dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
|
|
Selanjutnya...
|
|
MENTERI: LAJU JALAN TOL HANYA 25 KM/TAHUN |
|
|
Kamis, 11 Maret 2010 09:21 |
 Jakarta - Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, laju pembangunan jalan tol di Indonesia hanya mencapai 25 km per tahun.
"Sejak pertama kali kita membangun jalan tol pada 30 tahun lalu, panjangnya hanya 690 km atau 25 km per tahun," katanya saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-50 PT Adhi Karya Tbk di Jakarta, Rabu malam.
Ia membandingkan dengan Malaysia yang baru membangun jalan tol sejak 1986, namun sudah mencapai 1.230 km atau laju 285 km per tahun.
|
|
Selanjutnya...
|
|
|
TELKOM TINGKATKAN KAPASITAS JARINGAN LAYANAN FLEXINET |
|
|
Kamis, 11 Maret 2010 08:30 |
 Surabaya - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) meningkatkan kapasitas jaringan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pengguna layanan data FlexiNet.
General Manager Network Telkom Flexi Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, I Ketut Budi Utama, kepada wartawan di Surabaya, Rabu, mengatakan saat ini telah tersedia 6.000 IP Pool di jaringan FlexiNet yang mampu melayani sekitar 48.000 pelanggan dalam waktu bersamaan.
Jaringan tersebut rencananya dinaikkan menjadi 18.000 IP Pool dengan kemampuan melayani sekitar 144.000 pelanggan.
|
|
Selanjutnya...
|
|
PLN PONTIANAK SIAP LAKSANAKAN KEPUTUSAN TARIF LISTRIK |
|
|
Rabu, 10 Maret 2010 14:48 |
 Pontianak - Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Pontianak, Fauzi Arubusman, menyatakan kesiapan institusi tersebut melaksanakan keputusan pemerintah pusat mengenai tarif dasar listrik (TDL).
"Apapun keputusan pemerintah, apakah naik atau tidak TDL, kami siap melaksanakannya," kata Fauzi Arubusman di sela-sela sosialisasi generasi hemat listrik di Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Rabu.
Ia mengatakan, apapun kebijakan pemerintah sudah menjadi kewajiban PLN untuk melaksanakannya. "Yang penting sekarang distribusi listrik harus tetap berjalan dan menekan seminimal mungkin pemadaman akibat kekurangan daya," ujarnya.
|
|
Selanjutnya...
|
|
MUSTAFA: UU KIP PICU PENINGKATAN TRANSPARANSI BUMN |
|
|
Rabu, 10 Maret 2010 13:25 |
 Jakarta - Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyatakan, pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mulai Mei 2010, sejalan dengan semangat Kementerian BUMN menerapkan praktik-praktik transparansi dan pelayanan publik pada perusahaan milik negara.
"Kehadiran UU KIP, menjadi pendorong pengambil keputusan tetap menjunjung tinggi penerapan `Good Corporate Governance` (GCG) di BUMN," kata Mustafa, saat membuka seminar "Transparansi BUMN dalam UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik", di Jakarta, Rabu.
Menurut Mustafa, kehadiran UU KIP diharapkan bernilai positif bagi tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain transparansi dan akuntabilitas badan-badan publik, akselerasi pemberantasan KKN, optimalisasi perlindungan hak-hak masyakarat terhadap pelayanan publik, persaingan usaha sehat dan akselerasi demokrasi.
|
|
Selanjutnya...
|
|
PENGAMAT: KENAIKAN TDL PICU INFLASI TINGGI |
|
|
Rabu, 10 Maret 2010 13:21 |
 Padang - Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP), Prof.Dr.Syamsul Amar mengingatkan, rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 15 persen, dapat memicu inflasi tinggi dan menurunnya daya saing produk domestik.
"Kenaikan TDL akan berimbas pada kenaikan biaya produksi. Dampaknya pada tingginya inflasi dari sisi suplai. Sekarang saja inflasi nasional rata-rata 14 persen setahun. Malah, di kota-kota tertentu di atas 14 persen," kata Syamsul di Padang, Rabu.
Guru besar Ekonomi Pembangunan UNP itu menyebutkan, jika pemerintah menaikkan TDL, berdampak pada turunnya pendapatan riil masyarakat. Pada akhirnya, "demand" (permintaan) akan turun. Kalau itu terjadi, sektor riil tidak bergerak.
|
|
Selanjutnya...
|
|
|
|
|
|
|
Halaman 1 dari 239 |
Ekonomi
